Profile Desa

Desa Penago I merupakan Desa yang secara hitoris dari suatu kebijakan Pemerintah dalam pemerataan penduduk yaitu melalui program taransmigrasi yang dilaksanakan pada tahun 1970. sebagian besar transmigrasi yang dilaksanakan pada tahun 1970 berasal dari Pulau Jawa yaitu Jawa Tenggah dan D.I Yogyakarta yang merupakan Rehabilitasi Korban Bencana Alam.

Secara kronologis terbentuknya Desa Penago I akibat adanya warga transmigrasi dari Pulau Jawa yang terbagi tiga tahap, Tahap pertama taransmigrasi masuk 50 KK (Kepala Keluarga) berasal dari daerah Kabupaten Seleman Provinsi DIY Yogyakarta pada tahun 1970, pada masa itu urusan andministrasi kepemerintahan warga transmigrasi masih mengiduk pada Desa Pasar Talo dengan pimpinan Depati Nawawi. Pada tahun 1971 warga transmigrasi ingin berdikari sendiri dari Desa Pasar Talo dan waktu itu di beri nama Dusun Tegal Rejo dengan perwakilan Pegowo yang di jabat oleh Budi Santoso. Pada tahun 1971 ditambah masuk transmigrasi tahap ke – Dua sebanyak 100 KK (Kepala Keluarga) yang berasal dari Kabupaten Gunung Kidul Wonosari Provinsi DIY Yogyakarta.Pada tahun 1973 ditambah lagi warga transmigrasi Tahap Ke-Tiga sebanyak 100 KK (Kepala Keluarga) yang berasal Magelang Jawa Tengah.

Berdasarkan perintah dari Pemerintah Daerah warga transmigrasi di anjurkan urusan pemerintahan agar segera berpisah dengan Desa Pasar Talo, dan akhirnya pada tahun 1976 warga transmigrasi sudah memisahkan diri dan di pimpin oleh Depati M.Suharyanto dan nama wilayah masih Tegal Rejo, dan Sarno Depati Marga Sari sedangkan Air Batuan menyatu dengan Tegal Rejo. Pada tahun 1978 Dusun Tegal Rejo dan Dusun Marga Sari mengajukan permohonan agar menjadi Desa Definitif. Pada tahun 1982 sistem pemerintahan Depati dihapuskan dan digantikan dengan sistim Kepala Desa /Lurah. Pada tahun 1982 Dusun Rejo disahkan menjadi Desa sedangkan Marga Sari belum dapat di setjui sehingga Dusun Marga Sari masih menyatu dengan Tegal Rejo, sehingga dari pihak Pemerintah dan bekerja sama dengan Dinas Transmigrasi dan Ketiga Dusun tersebut maka Desa Tersebut di namakan Desa Penago I. Berturut-turut pimpinan Desa Penago I disebut Kepala Desa sebagi berikut :

 

1. Tahun 1970 – 1971 Menginduk Pada Desa Pasar Talo Dipimpin

Depati Nawawi

2. Tahun 1971 – 1975 Warga sudah ada perwakilan Pemimpin Dipimpin

Oleh Pengowo Budi Santoso

2. Tahun 1976 – 1982 Warga tran terpisah dengan Desa Pasar Talo

Dipinpin Oleh M.Suharyanto

3. Tahun 1983 - 1987 Sudah menjadi Desa Penago I Dipinpin oleh

Kepala Desa Marsum Soleh

4. Tahun 1988 – 1990 Desa Penago I Dipimpin Oleh Kepala Desa Sarwono

5. Tahun 1991 – 1999 Desa Penago I Dipimpin Oleh Kepala Desa B. Wanto

6. Tahun 2000 – 2006 Desa Penago I Dipimpin Olh Kepala Desa Sukirjo

7. Tahun 2007 – 2013 Desa Penago I Dipimpin Oleh Kepala Desa Sugeng Priyono

8. Tahun 2014 – 2019 Desa Penago I Dipimpin Oleh Kepala Desa Samsuri

 

Siiring dengan berlakunya Undang-Undang tentang otonomi daerah maka mengingat jumlah penduduk Desa Penago I semakin banyak maka dari 3 Dusun yang ada di Desa Penago I, salah satu Dusun yaitu Dusun Margo Sari juga mengajukan pengusulan pemekaran Desa.

Pada tahun 2010 pengusulan pemekaran Dusun Margo Sari menjadi Desa Margo Sari di kabulkan oleh Pemerintah Daerah Seluma berarti Margo Sari sudah menjadi Desa Sendiri dengan nama Desa Margo Sari dan dipipin oleh PJS Anderias.

Dari kurun waktu mulai tahun 1970 – 2014,sudah banyak peningkatan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Pembangunan fisik itu meliputi :

  1. Pembangunan Sarana Prasarana umum :
  • Sekolah - Gedung TPA
  • Jembatan - Gedung Balai Desa
  • Pustu - Jalan Rabat Beton
  • Mess PU - Pospol
  • Tower - Jalan
  1. Pembangunan Sarana Ibadah :
  • Musholla
  • Masjid

 

  1. Pembangunan Non Fisik meliputi :
  • Pelatihan – pelatihan keterampilan
  • Pelatihan – pelatihan karang taruna

Secara umum selama kurun waktu 45 tahun, sudah banyak kemajuan yang dicapai dan tentu banyak memberikan kemajuan sampai sekarang.Adapun perkembangan Desa secara berkala adalah sebagai berikut :engah dan

nesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

IKlan 3
Polda Bengkulu
Iklan Sidebar Kiri